Ternyata ini Dasar MUI Menetapkan BPJS Kesehatan Haram Hukumnya

loading...
Fatwa MUI melalui Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia V yang diselenggarakan di Pondok Pesantren at-Tauhidiyah, Cikura, Tegal, Jawa Tengah pada tanggal 19 - 22 Sya’ban 1436 H atau bertepatan 7-10 Juni 2015 memutuskan bahwa BPJS Kesehatan saat ini Haram Hukumnya. Baca juga Petisi Menolak Aturan Baru BPJS terkait Pencairan JHT Tahun 2015

Dalam keputusan itu dideskripsikan bahwa MUI memperhatikan program termasuk modus transaksional yang dilakukan oleh BPJS, khususnya BPJS Kesehatan, dari perspektif ekonomi Islam dan fiqh mu’amalah. Dengan merujuk pada fatwa Dewan Syari’ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan beberapa literatur, tampaknya bahwa secara umum program BPJS Kesehatan belum mencerminkan konsep ideal jaminan sosial dalam Islam.

Terlebih lagi jika dilihat dari hubungan hukum atau akad antar para pihak. Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran iuran untuk pekerja penerima upah, maka dikenakan denda administratif sebesar 2% (dua persen) per bulan dari total iuran yang tertunggak paling banyak untuk waktu 3 (tiga) bulan.

Denda tersebut dibayarkan bersamaan dengan total iuran yang tertunggak oleh pemberi kerja. Sementara keterlambatan pembayaran iuran untuk peserta bukan penerima upah dan bukan pekerja dikenakan denda keterlambatan sebesar 2% (dua persen) per bulan dari total iuran yang tertunggak paling banyak untuk waktu 6 (enam) bulan yang dibayarkan bersamaan dengan total iuran yang tertunggak.
Ternyata ini Dasar MUI Menetapkan BPJS Kesehatan Haram Hukumnya
Kontroversi BPJS Kesehatan Haram

Rumusan Masalah MUI Terkait Putusan Haram kepada BPJS Kesehatan 
  1. Apakah konsep dan praktik BPJS Kesehatan yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan telah memenuhi prinsip syariah?
  2. Jika dipandang belum telah memenuhi prinsip syariah, apa solusi yang dapat diberikan agar BPJS Kesehatan tersebut dapat memenuhi prinsip syariah?
  3. Apakah denda administratif sebesar 2% (dua persen) per bulan dari total iuran yang dikenakan kepada peserta akibat terlambat membayar iuran tidak bertentangan dengan prinsip syriah?

Ketentuan Hukum dan Rekomendasi dari MUI
  • Pertama, penyelenggaraan jaminan sosial oleh BPJS Kesehatan, terutama yang terkait dengan akad antar para pihak, tidak sesuai dengan prinsip syari’ah, karena mengandung unsur gharar, maisir dan riba. 
  • Kedua, MUI mendorong pemerintah untuk membentuk, menyelenggarakan, dan melakukan pelayanan jaminan sosial berdasarkan prinsip syari’ah dan melakukan pelayanan prima. 

Dasar Penetapan BPJS Kesehatan Haram Menurut MUI

Dasar dari penetapannya antara lain berdasarkan firman Allah di QS. al-Baqarah: 275-280, Ali Imran [3]: 130, kemudian QS An Nisa': 36-39, QS Al-Baqarah: 177, kemudian QS At Taubah: 71, dan QS Al Maidah: 2. MUI juga menetapkan ini berdasarkan dalil-dalil dalam hadits yang antara lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Selengkapnya : http://www.jpnn.com/read/2015/07/29/317493/Di-Balik-Keluarnya-Fatwa-MUI:-BPJS-Kesehatan-Tak-Sesuai-Hukum-Islam-

Share on FB Share on Tweet Share on G+